 |
| DR. H. Dhoddy AR Widjajaatmadja, SH, SpN, meraih penghargaan Menteri Hukum yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, DR. Supratman Andi Agtas, SH, MH di Bandung, Selasa 01 September 2026. |
Komitmen tinggi terhadap pembinaan dan penguatan profesionalisme Notaris di Provinsi Jawa Barat mendapatkan apresiasi dari tingkat nasional. DR H. Dhody AR Widjajaatmadja, SH, SpN, selaku Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) Jawa Barat (Jabar) Ikatan Notaris Indonesia (INI), secara resmi menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penghargaan bernomor M.HH-38.KP.05.03 TAHUN 2026 ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, di Bandung.
Pemberian penghargaan ini didasarkan pada dedikasi luar biasa serta peran aktif DR H. Dhody AR Widjajaatmadja, SH, SpN dalam mendukung program pembinaan serta penguatan profesionalisme Notaris di wilayah Provinsi Jawa Barat. Di bawah kepemimpinannya, Pengwil Jabar INI dinilai konsisten menjaga integritas, meningkatkan kualitas layanan kenotariatan, serta bersinergi secara optimal dengan pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat luas.
Penyerahan penghargaan tersebut bertepatan dengan momentum penting pelaksanaan Festival Layanan AHU Berdampak 2026 di Kota Bandung. Acara ini menjadi wadah strategis bagi Kementerian Hukum untuk mengevaluasi sekaligus mendorong transformasi tata kelola Administrasi Hukum Umum (AHU) yang lebih transparan, cepat, dan berdampak langsung bagi kemudahan berusaha serta perlindungan hukum warga negara.
Dalam arahannya pada penutupan festival tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kualitas layanan AHU merupakan cermin utama kualitas Indonesia sebagai negara hukum. Menurut Yusril, persoalan AHU bukan sekadar rutinitas administratif semata, melainkan fondasi fundamental dalam memberikan kepastian hak, kewajiban, dan status hukum yang nyata bagi seluruh masyarakat.
Yusril juga mengenang sejarah panjang reformasi birokrasi hukum di Indonesia yang dirintis sejak masa awal pemekaran Direktorat Jenderal AHU. Transformasi dari sistem manual yang memakan waktu berbulan-bulan hingga berujung pada sistem digital modern saat ini terbukti mampu mengikis praktik pungutan liar serta memangkas birokrasi rumit yang sebelumnya menghambat iklim investasi dan dunia usaha nasional.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya integrasi data lintas lembaga agar masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang harus menghubungkan antarsistem pemerintah. Melalui program mirroring antara data AHU, Dukcapil, Imigrasi, Pemasyarakatan, hingga sistem kementerian terkait, pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan publik yang semakin efisien dan terpadu.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, menambahkan bahwa digitalisasi layanan AHU harus berorientasi pada hasil nyata yang mengurangi beban masyarakat. Negara, kata Widodo, harus hadir menyederhanakan kerumitan birokrasi, bukan memaksa masyarakat untuk memahami rumitnya sistem yang dibangun di balik layar.
Bagi Pengwil Jabar INI, apresiasi tingkat nasional yang diterima Dr. H. Dhody A.R. Widjajaatmadja menjadi motivasi tambahan untuk terus mengawal marwah profesi Notaris agar senantiasa menjunjung tinggi kode etik, profesionalisme, serta kepatuhan hukum. Peran strategis Notaris di Jawa Barat sebagai garda terdepan dalam pelayanan hukum keperdataan sangat vital dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah.
Melalui Piagam Penghargaan Nomor M.HH-38.KP.05.03 TAHUN 2026 yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 Agustus 2026, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengukuhkan pengakuan negara atas rekam jejak kepemimpinan Dr. H. Dhody A.R. Widjajaatmadja yang inspiratif dalam mengemban amanah organisasi profesi.
Dengan diterimanya penghargaan bergengsi ini, diharapkan sinergi antara Kementerian Hukum dan ikatan profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia dapat semakin kuat. Kolaborasi yang solid ini diyakini mampu terus mendongkrak kualitas pelayanan hukum di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan berkeadilan.
