Komunitas Wreda Notaris dan PPAT Indonesia Berbagi Ilmu, "Teknik Pembuatan Surat Keterangan Waris dan Wasiat"

Grosse, Jakarta - Werda atau Wreda Notaris merupakan sebutan dalam dunia kenotariatan di Indonesia, dan bagi Notaris yang sudah purna bakti atau pensiun (telah berhenti dari jabatannya), menjadi werda/wreda Notaris itu suatu keniscayaan. Siapapun yang menjalani jabatan selaku Notaris, pasti akan memasuki masa werda Notaris pada saat usia 65 tahun, jika tidak diperpanjang masa jabatannya hingga 67 tahun, dan tidak diperpanjang pula hingga usia 70 tahun yang diajukan setiap tahunnya. Meskipun demikian, meskipun statusnya sudah tidak aktif menjabat sebagai pejabat umum dan pejabat pembuat akta autentuk, werda Notaris tetap merupakan bagian dari anggota perkumpulan, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) INI. Namun setelah menanggalkan keaktifan sebagai anggota biasa dan tidak dapat lagi membuat akta autentik, werda Notaris biasanya mengisi waktu dengan berbagai bentuk kegiatan, misalnya wirausaha dan lain sebagainya. Namun, beberapa werda Notaris tak hanya berpikiran seperti itu saja, saat berkumpul dan tercetuslah kesepakatan diantara para werda untuk membentuk seuatu komunitas. "Akhirnya, kami sepakat membentuk Komunitas Wreda Notaris dan PPAT Indonesia, dan diresmikan sebagai komunitas namun tanpa didaftarkan (disahkan) sebagai perkumpulan berbadan hukum, pada tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu. Kami sudah dua kali mengadakan kegiatan pertama, itu kami mengunjungi kebun durian di kawasan Bogor dan kedua kegiatan berbagi ilmu," terang Merry S Siaril, SH, SpN, Ketua Komunitas Wreda Notaris dan PPAT Indonesia kepada Majalah Grosse Digital (MGD)/GrosseTV, disela-sela kegiatan Wreda Berbagi Ilmu yang digelar di Rumah Bersama DKI Jakarta INI dan IPPAT, Rabu 11 November 2026. Kegiatan berbagi keilmuan dari komunitas wreda ini, mengangkat tema "Tekni Pembuatan Surat Keterangan Waris dan Wasiat", dengan menghadirkan Milly Karmila Sareal, SH, MKn selaku narasumber, diikuti oleh sekitar 120 peserta dari Notaris Aktif yang ada diseluruh Indonesia.

Komunitas Wreda Notaris dan PPAT Indonesia, Berbagi Ilmu di Rumah Bersama DKI Jakarta INI dan IPPAT, Rabu 11 November 2026. dengan tema "Tekni Pembuatan Surat Keterangan Waris dan Wasiat"

Di Indonesia, hukum waris dan wasiat bersifat pluralistik, artinya terdapat tiga sistem hukum yang berlaku dan digunakan, yaitu berdasarkan agama itu Hukum Waris Islam, adat itu Hukum Waris Adat, atau pilihan hukum masyarakat itu Hukum Waris Perdata (KUHPerdata/BW).

Dasar hukum ketiga sistem hukum waris di Indonesia, yaitu sebagai berikut; Dasar Hukum Waris Islam adalah Al Qur'an, Al Hadits dan diatur secara nasional dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Subjeknya adalah warga negara yang beragama Islam, dan ketentuan utamanya adalah mengenal pembagian berdasarkan Faraid (kelompok Ash-Habul Furuudh dan Ashabah).

Secara umum, perbandingan bagian anak laki-laki dan perempuan, yaitu 2 banding 1, kecuali ada ketentuan lain atau kesepakatan damai yang sah. Beda agama menjadi penghalang mewarisi, namun bisa diberikan melalui wasiat wajibah.

Namun demikian, masyarakat juga bisa menggunakan Hukum Waris Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)/BQ), dasar hukumnya adalah pada Pasal 830 KHUPerdata dan seterusnya, dengan subjek hukum biasanya diterapjan bagi Non-Muslim, warga keturunan Tionghoa, atau mereka yang tunduk pada hukum Perdata Barat.

Dimana ketentuan utamanya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan (bagiannya sama rata di dalam golongan yang sama) yang dibagi dalam 4 golongan ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, dan mengenal prinsip Legitime Portie (bagian mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh wasiat).

Sedangkan dasar hukum bagi Hukum Waris Adat, hukumnya tidak tertulis di masing-masing daerah atau suku di Indonesia, dengan sistem utama, yaitu pertama Patrilineal, tarikan garis keturunan ayah, contoh; adat Batak, anak laki-laki lebih dominan sebagai ahli waris.

Kedua Matrilineal, tarikan garis keturunan ibu, contoh; adat Minangkabau, harta pusaka tinggi cenderung diwariskan ke garis keturunan perempuan. Dan, ketiga Parental atau Bilateral, tarikan garis keturunan kedua belah pihak, ayah dan ibu, contoh; Jawa, Sunda, dimana anak laki-laki dan perempuan mendapat kedudukan seimbang.

Menurut narasumber yang dihadirkan oleh Komunitas Wreda Notaris dan PPAT Indonesia yang diketuai oleh Merry S Siaril, SH, SpN, yaitu Milly Karmila Sareal, SH, MKn, bahwa dalam Waris tentu terkait pula dengan Wasiat. "Wasiat adalah pernyataan kehendak terakhir dari seseorang mengenai apa yang ingin dilakukan terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia," jelasnya.

Lebih lanjut lagi, Milly menyampaikan bahwa ada tiga bentuk utama surat wasiat, yaitu Wasiat Olografis, Wasiat Umum dan Wasiat Tertutup. "Wasiat Olografis, ditulis seluruhnya dengan tangan dan ditanda-tangani oleh pewaris sendiri, kemudian dititipkan atau diserahkan kepada Notaris. Kalau Wasiat Umum atau Openbaar Testament, dimana dibuat langsung dalam bentuk Akta dihadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

"Akhirnya, kami sepakat membentuk Komunitas Wreda Notaris dan PPAT Indonesia, dan diresmikan sebagai komunitas namun tanpa didaftarkan (disahkan) sebagai perkumpulan berbadan hukum, pada tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu. Kami sudah dua kali mengadakan kegiatan pertama, itu kami mengunjungi kebun durian di kawasan Bogor dan kedua kegiatan berbagi ilmu," terang Merry S Siaril, SH, SpN, Ketua Komunitas Wreda Notaris dan PPAT Indonesia.

Kegiatan Wreda Berbagi Ilmu yang digelar di Rumah Bersama DKI Jakarta INI dan IPPAT, Rabu 11 November 2026. Kegiatan berbagi keilmuan dari komunitas wreda ini, mengangkat tema "Teknik Pembuatan Surat Keterangan Waris dan Wasiat", dengan menghadirkan Milly Karmila Sareal, SH, MKn selaku narasumber, diikuti oleh sekitar 120 peserta dari Notaris Aktif yang ada diseluruh Indonesia.

'Ketika Akta Menjadi Mesin Pencuci Uang' di Pengda Jakarta Barat INI dan IPPAT

Grosse, Jakarta - Merujuk pada tema dalam Diskusi Hukum (Diskum) yang dikomandoi oleh Veni Liu, SH, MKn, Ketua Panitia Pelaksana, yaitu "Ketika Akta Menjadi Mesin Pencuci Uang" (Kok Bisa Ya?) yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah (Pengda) Kota Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama Pengda Jakarta Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Senin 09 November 2026, di Ballroom Dian 1, Hotel Ciputra Jakarta. Sedangkan narasumber yang disuguhkan oleh panitia, yaitu antara lain; M Natsir Kongah S, SE, MH, Pemerhati dan Praktisi Anti Pencucian Uang, Ketua Tim Bidang Pers dan Media (Humas) PPATK, dan DR. Mohammad Novian, SH, MH, Direktur Hukum dan Regulasi PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan). Sekelumit mengenai Akta menjadi mesin pencuci uang tersebut, menggambarkan bagaimana dokumen hukum, seperti Akta Pendirian Perusahaan, Akta Jual Beli, atau Akta Hibah yang dibuat melalui bantuan profesional hukum (Notaris atau PPAT), dimanfaatkan untuk melegalkan uang hasil kejahatan. "Oleh karena itu, pengurus melihat permasalahan ini masih menjadi momok bagi anggota di Jakarta Barat, terlebih lagi bila dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), sehingga Notaris dan PPAT diharuskan menerapkan PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa)," terang Ketua Pengda Jakarta Barat IPPAT, Martina, SH, SpN kepada Majalah Grosse Digital (MGD)/GrosseTV.

"Ketika Akta Menjadi Mesin Pencuci Uang" (Kok Bisa Ya?) yang diselenggarakan oleh Pengda Kota Jakarta Barat INI bersama Pengda Jakarta Barat IPPAT, Senin 09 November 2026, di Ballroom Dian 1, Hotel Ciputra Jakarta.

Berdasarkan beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, dimana para pelaku menggunakan Akta Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), sebagai alat mesin pencuci uang. Lalu bagaimana Akta menjadi sarana pencucian uang? Hal tersebut yang disampaikan oleh dua narasumber yang disuguhkan dalam Diskusi Hukum (Diskum) yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah (Pengda) Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama Pengda Jakarta Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

Menurut narasumber, bahwa pelaku kejahatan memanfaatkan akta dalam pendirian perusahaan cangkang (Shell Company), dimana pelaku kejahatan (koruptor, bandar narkoba dan pengemplang pajak), menggunakan akta pendirian badan usaha fiktif atau perusahaan yang tidak beroperasi secara nyata. Perusahaan tersebut, kemudian dijadikan kendaraan untuk menerima dana ilegal yang seolah-olah sebagao modal, investasi, atau pendapatan bisnis yang sah.

"Selain itu, ada juga transaksi asek fiktif atau mark-up, misalnya melalui Akta Jual Beli tanah, bangunan atau saham. Aset yang dibeli dengan harga yang tidak wajar atau menggunakan pihak lain (dummy/nominee), dan uang haram yang dipakai untuk membayar transaksi tersebut, sehingga aset fisiknya terlihat sah dan bersih ketika dipegang keluarga atau korporasi," terang M Natsir Kongah S, SE, MH, Pemerhati dan Praktisi Anti Pencucian Uang, Ketua Tim Bidang Pers dan Media (Humas) PPATK.

Meskipun demikian, sambungnya, dalam praktik di lapangan, kerap kali pelaku membutuhkan celah dari profesional yang memahami hukum, dokumen korporasi, dan struktur transaksi, baik yang terlibat secara sadar maupun yang terjebak dalam modus operandi pelaku (klien).

"Oleh karena itu, kehati-hatian sangat dibutuhkan oleh Notaris dan PPAT dalam menilai klien yang datang, dan juga berkaitan dengan penyalah-gunaan akta dengan PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa) sangatlah erat, karena PMPJ merupakan benteng hukum utama (sistem pertahanan) yang wajib diterapkan oleh Notaris dan PPAT dalam mencegah akta dijadikan mesin pencuci uang," paparnya.

Hal senada disampaikan juga oleh DR. Mohammad Novian, SH, MH, Direktur Hukum dan Regulasi PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), jika PMPJ dijalankan dengan benar, Notaris akan memiliki dasar yang kuat untuk menolak membuat Akta yang terindikasi digunakan untuk menyamarkan harta haram. "Sebaliknya, jika Notaris mengabaikan PMPJ, mereka tidak hanya membiarkan Akta mereka menjadi "mesin pencuci uang", tetapi juga terancam sanksi administratif hingga pidana, karena dianggap turut serta membantu terjadinya kejahatan," tukasnya.

Lebih lanjut lagi, M Novian, menyampaikan bahwa hubungan antara fenomena penyalahgunaan Akta, penerapan PMPJ, dan PPATK, adalah hubungan operasional sebagai mata, telinga, dan pusat komando dalam jaringan intelijen keuangan di Indonesia. Dalam arsitektur anti-pencucian uang, Notaris/PPAT bertindak sebagai gatekeeper (penjaga gawang) di lapangan, sedangkan PPATK bertindak sebagai lembaga intelijen pusat yang menerima, menganalisis, dan meneruskan temuan tersebut ke aparat penegak hukum.

Ketika disinggung terkait perlindungan bagi pelapor, Mohammad Novian, menyampaikan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam TPPU, diatur dengan sangat tegas. "Pemerintah menyadari, bahwa jika Notaris/PPAT diwajibkan menjadi gatekeeper dan melaporkan kliennya sendiri ke PPATK, mereka berada dalam posisi yang rentan terhadap ancaman gugatan hukum, intimidasi, atau kriminalisasi. Oleh karena itu, Notaris/PPAT dilindungi penuh dari segala bentuk tuntutan pidana maupun gugatan perdata, ketika mereka melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke PPATK," jelasnya.

Dasar hukum perlindungan tersebut, sambungnya, bahwa dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, pelaporan yang dilakukan oleh pihak pelapor (termasuk Notaris/PPAT), tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut. "Maknanya, jika klien marah karena transaksinya dilaporkan atau dibatalkan, klien tidak bisa menggugat Notaris/PPAT atas tuduhan pencemaran nama baik, wanprestasi, atau pelanggaran kerahasiaan jabatan," paparnya.

Kegiatan Diskum yang dipandu oleh Munyati Sulam, SH, SpN, MA, selaku pembawa acara (master of ceremony), berlangsung lancar dan terbilang sukses, pasalnya tak sedikit peserta yang mengajukan pertanyaan. Hadir pada Diskum tersebut, Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) DKI Jakarta IPPAT, Dewantari Handayani, SH, SpN, MPA. Ketya Pengda Kota Jakarta Barat INI, DR. Ira Sudjono, SH, MHum, MKn. Ketua Pengda Kota Jakarta Barat IPPAT, Martina, SH, SpN.

Sebelum memasuki sesi penyampaian materi, kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne INI, Hymne IPPAT, Mars INI dan Mars IPPAT yang dipimpin oleh Emilia Sushanti, SH, MKn, selaku dirigen. Dan, dalam penyampaian materi pada sesi pertama dipandu oleh DR. Simon Yos Sudarso, SH, SpN, LLM, dan sesi pada sesi kedua dipandu oleh DR. Marta Sri Wahjuni, SH, SpN, MH, selaku moderator.