Pengwil Jabar INI dan Pengda Kab Subang INI Gelar Seminar, Dihadiri Langsung 2 Direktur Kementerian Hukum RI

Grosse, Subang - Laska Hotel Subang, Jawa Barat, Jum'at 06 Februari 2026, menjadi lokasi dalam pelaksanaan kegiatan seminar yang mengangkat tema "Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Akta Autentik, Berkaitan dengan Verifikasi Substantif Badan Hukum dan Kupas Tuntas Regulasi Kementerian Hukum Republik Indonesia di Bidang Kenotariatan." Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah (Pengwil) Jawa Barat (Jabar) IKatan Notaris Indonesia (INI) bersama Pengurus Daerah (Pengda) Kabupaten Subang INI, yang diikuti oleh Notaris dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia. Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat (PP) INI, DR. H. Irfan Ardiansyah, SH, SpN, LLM. Ketua Pengwil Jabar INI, DR. H. Dhoddy AR Widjadjaatmadja, SH, SpN. Ketua Pengda Kab. Subang INI, Asep Sucipto, SH, MKn. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Jabar Kementerian Hukum (Kemenkum) RI, Asep Sutandar, AMdIP, SSos, MSi. Pemateri yang dihadirkan, antara lain; Direktur Badan Hukum Kemenkum RI, DR. Andi Taleting Langi, SH, SIP, MSi, MPhil dan Direktur Perdata Kemenkum RI. Henry Sulaiman, SH, ME, sedangkan materi Direktur Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjend AHU) Kemenkum RI disampaikan secara online oleh Sugito, ST, begitu juga keynote speech secara online disampaikan langsung oleh Dirjend AHU Kemenkum RI, DR. Widodo, SH, MH. Kegiatan yang dikomandoi oleh Sutan Takdir Alisyahbana, SH, MKn, berlangsung dengan lancar dan terbilang sukses, bukan hanya diwarnai dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta, melainkan juga panitia menyediakan beberapa hadiah doorprize yang dapat dibawa pulang oleh para peserta.

Laska Hotel Subang, Jawa Barat, Jum'at 06 Februari 2026, menjadi lokasi dalam pelaksanaan kegiatan seminar yang mengangkat tema "Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Akta Autentik, Berkaitan dengan Verifikasi Substantif Badan Hukum dan Kupas Tuntas Regulasi Kementerian Hukum Republik Indonesia di Bidang Kenotariatan."

Menkum Resmikan 2.017 Posbankum, Akses Keadilan Jangkau Seluruh Desa/Kelurahan Sulawesi Tengah

Grosse, Sulawesi - Kementerian Hukum meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan yang dirangkaikan dengan Deklarasi Desa Bersih dari Narkoba (Desa dan Kelurahan Bersinar) di Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu 04 Februari 2026.

Kementerian Hukum meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan yang dirangkaikan dengan Deklarasi Desa Bersih dari Narkoba (Desa dan Kelurahan Bersinar) di Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu 04 Februari 2026

Peresmian ini menandai 100 persen pembentukan Posbankum di 2.017 desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah, sekaligus menjadikan Sulawesi Tengah sebagai provinsi ke-30 yang menuntaskan program perluasan akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menteri Hukum RI menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, beserta jajaran, serta seluruh bupati dan wali kota atas sinergi pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat. 

Menurut Menkum, capaian ini mencerminkan kuatnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat desa dan kelurahan.

“Posbankum adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Melalui Posbankum, masyarakat tidak perlu takut atau bingung menghadapi persoalan hukum karena negara hadir memberikan pendampingan,” ujar Menkum dalam kegiatan yang dilaksanakan di halaman Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Menkum menegaskan bahwa Posbankum merupakan instrumen strategis untuk menghadirkan keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pendekatan penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan dinilai mampu mendorong harmoni sosial sekaligus mencegah konflik berlarut-larut di tengah masyarakat.

Secara nasional, hingga saat ini telah terbentuk 83.409 Posbankum Desa dan Kelurahan atau 99,37 persen dari total desa dan kelurahan di Indonesia, dengan 37 provinsi telah mencapai cakupan pembentukan 100 persen.

Selain layanan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa non-litigasi, Posbankum di Sulawesi Tengah juga berperan mendukung program Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar) melalui edukasi hukum serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa dan kelurahan.

Menkum juga menekankan pentingnya pengelolaan Posbankum yang akuntabel dan berbasis data melalui aplikasi pelaporan layanan Posbankum yang disiapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional. 

“Kami ingin Posbankum tidak hanya ada secara administratif, tetapi benar-benar hidup dan memberi solusi bagi masyarakat. Ketika persoalan hukum masyarakat dapat diselesaikan secara damai di desa dan kelurahan, di situlah keadilan sosial benar-benar hadir,” pungkasnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan persoalan di desa sangat beragam, mulai dari penyalahgunaan narkoba hingga sengketa tanah dan waris. Oleh karena itu, ia mengapresiasi kehadiran Pos Bantuan Hukum sebagai cara negara memberi solusi atas persoalan masyarakat. 

“Mari kita perkuat kolaborasi agar Posbankum berjalan maksimal,” ujarnya.

Kepala Badan Narkotika Nasional, Suyudi Aryo Seto, menyampaikan bahwa Pos Bantuan Hukum merupakan wujud nyata sinergi negara dalam menghadirkan keadilan dan perlindungan masyarakat mulai dari desa dan kelurahan. Ia berharap Posbankum menjadi ruang pendampingan dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa kehadiran Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan harus benar-benar mendekatkan keadilan kepada masyarakat. 

“Saya mengimbau seluruh jajaran agar Posbankum tidak hanya menjadi formalitas atau pemenuhan syarat, tetapi hadir sebagai tempat masyarakat memperoleh pelayanan hukum yang maksimal. Melalui Posbankum, negara harus benar-benar hadir, melayani, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Anwar Hafid.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa Posbankum di Sulawesi Tengah merupakan wujud pendekatan whole of government melalui sinergi Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Badan Narkotika Nasional dalam membangun desa yang aman dan berdaya. 

“Posbankum bukan sekadar layanan hukum, tetapi instrumen pemberdayaan dan perlindungan masyarakat desa,” ujarnya.

Kehadiran Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan diharapkan menjadi cahaya penerang bagi masyarakat dalam menapaki jalan keadilan, sekaligus menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang dalam membangun kehidupan yang adil, damai, dan berkeadaban hukum.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Sekretaris BPHN M. Aliamsyah, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Constantinus Kristomo, Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan dan Pembangunan Hukum Nasional Rahendro Jati, serta tamu undangan lainnya.