'Ketika Akta Menjadi Mesin Pencuci Uang' di Pengda Jakarta Barat INI dan IPPAT

Grosse, Jakarta - Merujuk pada tema dalam Diskusi Hukum (Diskum) yang dikomandoi oleh Veni Liu, SH, MKn, Ketua Panitia Pelaksana, yaitu "Ketika Akta Menjadi Mesin Pencuci Uang" (Kok Bisa Ya?) yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah (Pengda) Kota Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama Pengda Jakarta Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Senin 09 November 2026, di Ballroom Dian 1, Hotel Ciputra Jakarta. Sedangkan narasumber yang disuguhkan oleh panitia, yaitu antara lain; M Natsir Kongah S, SE, MH, Pemerhati dan Praktisi Anti Pencucian Uang, Ketua Tim Bidang Pers dan Media (Humas) PPATK, dan DR. Mohammad Novian, SH, MH, Direktur Hukum dan Regulasi PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan). Sekelumit mengenai Akta menjadi mesin pencuci uang tersebut, menggambarkan bagaimana dokumen hukum, seperti Akta Pendirian Perusahaan, Akta Jual Beli, atau Akta Hibah yang dibuat melalui bantuan profesional hukum (Notaris atau PPAT), dimanfaatkan untuk melegalkan uang hasil kejahatan. "Oleh karena itu, pengurus melihat permasalahan ini masih menjadi momok bagi anggota di Jakarta Barat, terlebih lagi bila dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), sehingga Notaris dan PPAT diharuskan menerapkan PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa)," terang Ketua Pengda Jakarta Barat IPPAT, Martina, SH, SpN kepada Majalah Grosse Digital (MGD)/GrosseTV.

"Ketika Akta Menjadi Mesin Pencuci Uang" (Kok Bisa Ya?) yang diselenggarakan oleh Pengda Kota Jakarta Barat INI bersama Pengda Jakarta Barat IPPAT, Senin 09 November 2026, di Ballroom Dian 1, Hotel Ciputra Jakarta.

Berdasarkan beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, dimana para pelaku menggunakan Akta Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), sebagai alat mesin pencuci uang. Lalu bagaimana Akta menjadi sarana pencucian uang? Hal tersebut yang disampaikan oleh dua narasumber yang disuguhkan dalam Diskusi Hukum (Diskum) yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah (Pengda) Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama Pengda Jakarta Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

Menurut narasumber, bahwa pelaku kejahatan memanfaatkan akta dalam pendirian perusahaan cangkang (Shell Company), dimana pelaku kejahatan (koruptor, bandar narkoba dan pengemplang pajak), menggunakan akta pendirian badan usaha fiktif atau perusahaan yang tidak beroperasi secara nyata. Perusahaan tersebut, kemudian dijadikan kendaraan untuk menerima dana ilegal yang seolah-olah sebagao modal, investasi, atau pendapatan bisnis yang sah.

"Selain itu, ada juga transaksi asek fiktif atau mark-up, misalnya melalui Akta Jual Beli tanah, bangunan atau saham. Aset yang dibeli dengan harga yang tidak wajar atau menggunakan pihak lain (dummy/nominee), dan uang haram yang dipakai untuk membayar transaksi tersebut, sehingga aset fisiknya terlihat sah dan bersih ketika dipegang keluarga atau korporasi," terang M Natsir Kongah S, SE, MH, Pemerhati dan Praktisi Anti Pencucian Uang, Ketua Tim Bidang Pers dan Media (Humas) PPATK.

Meskipun demikian, sambungnya, dalam praktik di lapangan, kerap kali pelaku membutuhkan celah dari profesional yang memahami hukum, dokumen korporasi, dan struktur transaksi, baik yang terlibat secara sadar maupun yang terjebak dalam modus operandi pelaku (klien).

"Oleh karena itu, kehati-hatian sangat dibutuhkan oleh Notaris dan PPAT dalam menilai klien yang datang, dan juga berkaitan dengan penyalah-gunaan akta dengan PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa) sangatlah erat, karena PMPJ merupakan benteng hukum utama (sistem pertahanan) yang wajib diterapkan oleh Notaris dan PPAT dalam mencegah akta dijadikan mesin pencuci uang," paparnya.

Hal senada disampaikan juga oleh DR. Mohammad Novian, SH, MH, Direktur Hukum dan Regulasi PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), jika PMPJ dijalankan dengan benar, Notaris akan memiliki dasar yang kuat untuk menolak membuat Akta yang terindikasi digunakan untuk menyamarkan harta haram. "Sebaliknya, jika Notaris mengabaikan PMPJ, mereka tidak hanya membiarkan Akta mereka menjadi "mesin pencuci uang", tetapi juga terancam sanksi administratif hingga pidana, karena dianggap turut serta membantu terjadinya kejahatan," tukasnya.

Lebih lanjut lagi, M Novian, menyampaikan bahwa hubungan antara fenomena penyalahgunaan Akta, penerapan PMPJ, dan PPATK, adalah hubungan operasional sebagai mata, telinga, dan pusat komando dalam jaringan intelijen keuangan di Indonesia. Dalam arsitektur anti-pencucian uang, Notaris/PPAT bertindak sebagai gatekeeper (penjaga gawang) di lapangan, sedangkan PPATK bertindak sebagai lembaga intelijen pusat yang menerima, menganalisis, dan meneruskan temuan tersebut ke aparat penegak hukum.

Ketika disinggung terkait perlindungan bagi pelapor, Mohammad Novian, menyampaikan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam TPPU, diatur dengan sangat tegas. "Pemerintah menyadari, bahwa jika Notaris/PPAT diwajibkan menjadi gatekeeper dan melaporkan kliennya sendiri ke PPATK, mereka berada dalam posisi yang rentan terhadap ancaman gugatan hukum, intimidasi, atau kriminalisasi. Oleh karena itu, Notaris/PPAT dilindungi penuh dari segala bentuk tuntutan pidana maupun gugatan perdata, ketika mereka melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke PPATK," jelasnya.

Dasar hukum perlindungan tersebut, sambungnya, bahwa dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, pelaporan yang dilakukan oleh pihak pelapor (termasuk Notaris/PPAT), tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut. "Maknanya, jika klien marah karena transaksinya dilaporkan atau dibatalkan, klien tidak bisa menggugat Notaris/PPAT atas tuduhan pencemaran nama baik, wanprestasi, atau pelanggaran kerahasiaan jabatan," paparnya.

Kegiatan Diskum yang dipandu oleh Munyati Sulam, SH, SpN, MA, selaku pembawa acara (master of ceremony), berlangsung lancar dan terbilang sukses, pasalnya tak sedikit peserta yang mengajukan pertanyaan. Hadir pada Diskum tersebut, Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) DKI Jakarta IPPAT, Dewantari Handayani, SH, SpN, MPA. Ketya Pengda Kota Jakarta Barat INI, DR. Ira Sudjono, SH, MHum, MKn. Ketua Pengda Kota Jakarta Barat IPPAT, Martina, SH, SpN.

Sebelum memasuki sesi penyampaian materi, kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne INI, Hymne IPPAT, Mars INI dan Mars IPPAT yang dipimpin oleh Emilia Sushanti, SH, MKn, selaku dirigen. Dan, dalam penyampaian materi pada sesi pertama dipandu oleh DR. Simon Yos Sudarso, SH, SpN, LLM, dan sesi pada sesi kedua dipandu oleh DR. Marta Sri Wahjuni, SH, SpN, MH, selaku moderator.