Grosse, Jakarta - Werda atau Wreda Notaris merupakan sebutan dalam dunia kenotariatan di Indonesia, dan bagi Notaris yang sudah purna bakti atau pensiun (telah berhenti dari jabatannya), menjadi werda/wreda Notaris itu suatu keniscayaan. Siapapun yang menjalani jabatan selaku Notaris, pasti akan memasuki masa werda Notaris pada saat usia 65 tahun, jika tidak diperpanjang masa jabatannya hingga 67 tahun, dan tidak diperpanjang pula hingga usia 70 tahun yang diajukan setiap tahunnya. Meskipun demikian, meskipun statusnya sudah tidak aktif menjabat sebagai pejabat umum dan pejabat pembuat akta autentuk, werda Notaris tetap merupakan bagian dari anggota perkumpulan, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) INI. Namun setelah menanggalkan keaktifan sebagai anggota biasa dan tidak dapat lagi membuat akta autentik, werda Notaris biasanya mengisi waktu dengan berbagai bentuk kegiatan, misalnya wirausaha dan lain sebagainya. Namun, beberapa werda Notaris tak hanya berpikiran seperti itu saja, saat berkumpul dan tercetuslah kesepakatan diantara para werda untuk membentuk seuatu komunitas. "Akhirnya, kami sepakat membentuk Komunitas Wreda Notaris dan PPAT Indonesia, dan diresmikan sebagai komunitas namun tanpa didaftarkan (disahkan) sebagai perkumpulan berbadan hukum, pada tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu. Kami sudah dua kali mengadakan kegiatan pertama, itu kami mengunjungi kebun durian di kawasan Bogor dan kedua kegiatan berbagi ilmu," terang Merry S Siaril, SH, SpN, Ketua Komunitas Wreda Notaris dan PPAT Indonesia kepada Majalah Grosse Digital (MGD)/GrosseTV, disela-sela kegiatan Wreda Berbagi Ilmu yang digelar di Rumah Bersama DKI Jakarta INI dan IPPAT, Rabu 11 November 2026. Kegiatan berbagi keilmuan dari komunitas wreda ini, mengangkat tema "Tekni Pembuatan Surat Keterangan Waris dan Wasiat", dengan menghadirkan Milly Karmila Sareal, SH, MKn selaku narasumber, diikuti oleh sekitar 120 peserta dari Notaris Aktif yang ada diseluruh Indonesia.
Komunitas Wreda Notaris dan PPAT Indonesia, Berbagi Ilmu di Rumah Bersama DKI Jakarta INI dan IPPAT, Rabu 11 November 2026. dengan tema "Tekni Pembuatan Surat Keterangan Waris dan Wasiat"
Di Indonesia, hukum waris dan wasiat bersifat pluralistik, artinya terdapat tiga sistem hukum yang berlaku dan digunakan, yaitu berdasarkan agama itu Hukum Waris Islam, adat itu Hukum Waris Adat, atau pilihan hukum masyarakat itu Hukum Waris Perdata (KUHPerdata/BW).
Dasar hukum ketiga sistem hukum waris di Indonesia, yaitu sebagai berikut; Dasar Hukum Waris Islam adalah Al Qur'an, Al Hadits dan diatur secara nasional dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Subjeknya adalah warga negara yang beragama Islam, dan ketentuan utamanya adalah mengenal pembagian berdasarkan Faraid (kelompok Ash-Habul Furuudh dan Ashabah).
Secara umum, perbandingan bagian anak laki-laki dan perempuan, yaitu 2 banding 1, kecuali ada ketentuan lain atau kesepakatan damai yang sah. Beda agama menjadi penghalang mewarisi, namun bisa diberikan melalui wasiat wajibah.
Namun demikian, masyarakat juga bisa menggunakan Hukum Waris Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)/BQ), dasar hukumnya adalah pada Pasal 830 KHUPerdata dan seterusnya, dengan subjek hukum biasanya diterapjan bagi Non-Muslim, warga keturunan Tionghoa, atau mereka yang tunduk pada hukum Perdata Barat.
Dimana ketentuan utamanya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan (bagiannya sama rata di dalam golongan yang sama) yang dibagi dalam 4 golongan ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, dan mengenal prinsip Legitime Portie (bagian mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh wasiat).
Sedangkan dasar hukum bagi Hukum Waris Adat, hukumnya tidak tertulis di masing-masing daerah atau suku di Indonesia, dengan sistem utama, yaitu pertama Patrilineal, tarikan garis keturunan ayah, contoh; adat Batak, anak laki-laki lebih dominan sebagai ahli waris.
Kedua Matrilineal, tarikan garis keturunan ibu, contoh; adat Minangkabau, harta pusaka tinggi cenderung diwariskan ke garis keturunan perempuan. Dan, ketiga Parental atau Bilateral, tarikan garis keturunan kedua belah pihak, ayah dan ibu, contoh; Jawa, Sunda, dimana anak laki-laki dan perempuan mendapat kedudukan seimbang.
Menurut narasumber yang dihadirkan oleh Komunitas Wreda Notaris dan PPAT Indonesia yang diketuai oleh Merry S Siaril, SH, SpN, yaitu Milly Karmila Sareal, SH, MKn, bahwa dalam Waris tentu terkait pula dengan Wasiat. "Wasiat adalah pernyataan kehendak terakhir dari seseorang mengenai apa yang ingin dilakukan terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia," jelasnya.
Lebih lanjut lagi, Milly menyampaikan bahwa ada tiga bentuk utama surat wasiat, yaitu Wasiat Olografis, Wasiat Umum dan Wasiat Tertutup. "Wasiat Olografis, ditulis seluruhnya dengan tangan dan ditanda-tangani oleh pewaris sendiri, kemudian dititipkan atau diserahkan kepada Notaris. Kalau Wasiat Umum atau Openbaar Testament, dimana dibuat langsung dalam bentuk Akta dihadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
"Akhirnya, kami sepakat membentuk Komunitas Wreda Notaris dan PPAT Indonesia, dan diresmikan sebagai komunitas namun tanpa didaftarkan (disahkan) sebagai perkumpulan berbadan hukum, pada tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu. Kami sudah dua kali mengadakan kegiatan pertama, itu kami mengunjungi kebun durian di kawasan Bogor dan kedua kegiatan berbagi ilmu," terang Merry S Siaril, SH, SpN, Ketua Komunitas Wreda Notaris dan PPAT Indonesia.
Kegiatan Wreda Berbagi Ilmu yang digelar di Rumah Bersama DKI Jakarta INI dan IPPAT, Rabu 11 November 2026. Kegiatan berbagi keilmuan dari komunitas wreda ini, mengangkat tema "Teknik Pembuatan Surat Keterangan Waris dan Wasiat", dengan menghadirkan Milly Karmila Sareal, SH, MKn selaku narasumber, diikuti oleh sekitar 120 peserta dari Notaris Aktif yang ada diseluruh Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar