106 ALB Ikuti Magang Bersama di Pengurus Wilayah DKI Jakarta Ikatan Notaris Indonesia

Grosse, Jakarta - Pengurus Wilayah (Pengwil) DKI Jakarta Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diketuai oleh Vivi Novita Ridho, SH, MKn, selaku Ketua Pengwil DKI Jakarta INI, kembali menggelar Magang Bersama untuk semester 1, 2, 3, dan 4, Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan yang diselenggarakan di Rumah Bersama (Ruber) DKI Jakarta INI dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), dikomandoi oleh Mirna Nur Islamy, SIKom, SH, MKn, selaku Ketua Panitia Pelaksana, berhasil menarik perhatian dari 106 peserta (Anggota Luar Biasa) dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia, diantaranya; Subang, Manado, Batam, Karawang, Surabaya, Pekalongan, Banda Aceh, Tasikmalaya, Madiun, Sidoarjo, Palembang, dan Banyumas, diluar ALB dari Jakarta, Depok dan Bekasi. Hal ini memupuskan momok atau anggapan, bahwa jika mengikuti Maber di Pengwil DKI Jakarta INI akan sulit untuk lulus, karena penilaiannya ketat. Namun hal tersebut, kini telah dipatahkan dengan beberapa tanggapan dari ALB peserta Maber di Pengwil DKI Jakarta INI. Menurut Ketua Panitia Pelaksana, Mirna Nur Islamy, SIKom, SH, MKn, bukan hanya jumlah peserta yang terbilang banyak dibanding pelaksanaan Maber terdahulu, melainkan juga daya tarik mengikuti Maber di Pengwil DKI Jakarta INI, dikarenakan para pematerinya adalah pembicara (narasumber) yang kompeten dan kredibel, salah satunya adalah Irma Devita, SH, MKn.

Pengurus Wilayah (Pengwil) DKI Jakarta Ikatan Notaris Indonesia (INI) gelar Magang Bersama untuk semester 1, 2, 3, dan 4, Sabtu 29 Agustus 2026, Ruber DKI Jakarta INI dan IPPAT.

Berdasarkan aturan dalam Peraturan Perkumpulan (Perkum) No.19 Tahun 2019 tentang Magang, menggantikan peraturan sebelumnya, Perkum No.06 Tahun 2017, bahwa untuk menjadi seorang Notaris harus mengikuti masa magang. Seperti halnya yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.02 Tahun 2014 perubahan atas UUJN No.30 Tahun 2004, Pasal 3 Huruf f, serta ketentuan khusus pada Pasal 16A, mengenai kewajiban magang bagi Calon Notaris atau Anggota Luar Biasa (ALB).

Dimana syarat pengangkatan Notaris, diantara adalah kewajiban menjalani magang sekurang-kurangnya 24 bulan (2 tahun) berturut-turut di kantor Notaris, sebagai syarat mutlak pengangkatan Notaris pada Pasal 3 Huruf f. Sedangkan berdasarkan Pasal 16A Ayat 1 dan 2, merupakan kewajiban selama magang bagi calon Notaris (ALB), diantaranya calon Notaris yang sedang magang wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak terkait, serta wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta dan keterangan yang diperoleh.

Terkait dengan Magang Bersama (Maber), merupakan program magang yang diselenggarakan secara berkala oleh Pengurus Wilayah (Pengwil) INI, dan materi pembelajaran dalam Maber, antara lain; Administrasi Kantor Notaris, Kode Etik, Teknik Pembuatan Akta (mulai dari hukum Keluarga, Perikatan, Perbankan, Pertanahan, hingga Waris) yang dibagi menjadi 4 semester. Dan, sertipikat magang yang diperoleh setelah menyelesaikan masa magang dan magang bersama, menjadi salah satu syarat wajib untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) yang diselenggarakan oleh organisasi INI.

Oleh karena itulah, Pengurus Wilayah (Pengwil) DKI Jakarta INI yang diketuai oleh Vivi Novita Ridho, SH, MKn, menggelar Magang Bersama di Rumah Bersama (Ruber) DKI Jakarta INI dan IPPAT, Sabtu 29 Agustus 2026 yang diikuti oleh sekitar 106 peserta (ALB) lulusan MKn dari universitas dan perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Maber yang dikomandoi oleh Mirna Nur Islamy, SIKom, SH, MKn, selaku Ketua Panitia Pelaksana, menyampaikan bahwa kabar bahwa mengikuti Maber di Pengwil DKI Jakarta INI sulit dan kaku, dinyatakan hal itu tidak benar.

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengamatan Majalah Grosse Digital (MGD)/GrosseTV sejak awal hingga akhir pelaksanaan Maber dan beberapa tanggapan dari peserta Maber. Terlepas dari hal tersebut, panitia menyuguhkan para pemateri yang akan memberikan materi disetiap semesternya merupakan para pemateri yang sudah menjadi pengisi seminar-seminar kenotariatan diseluruh Indonesia, yaitu antara lain; Adi Triharso, SH, SpN. Aslina Perangin-Angin, SH, MKn dan DR. Thjong Sendrawan, SH, MKn, yang dimoderatori oleh Humberg Lie, SH, SE, MKn untuk semester 1.

DR. M. Kholid Artha, SH, MKn dan Edi Priyono, SH, SpN yang dimoderatori oleh Pratiwi Supra Dini, SH, MKn yang mengisi materi untuk semester 2. Lalu, Irma Devita, SH, MKn dan DR. Dewi Andriani, SH, SpN, MH yang dimoderatori oleh Suryani Burlian, SH, SpN yang mengisi materi untuk semester 3, dan semester 4 diisi oleh Fathiah Helmi, SH, SpN. DR Marta Sri Wahjuni, SH, SpN, MH, dan Hartoji, SH, SpN yang dimoderatori oleh Mastuti Betta, SH, SpN.

Pelaksanaan Maber di Pengwil DKI Jakarta INI, dilaksanakan secara serentak dari semester 1 hingga semester 4, sehingga waktu pelaksanaannya hanya setengah hari saja, dan itu sudah termasuk test (evaluasi) yang dilakukan oleh pemateri setelah pemaparan materi guna mengetahui sejauhmana para peserta (ALB) memahami dan menguasi materi yang diterimanya. Berdasarkan pengamatan MGD/GrosseTV, pelaksanaan Maber di Pengwil DKI Jakarta INI yang dikomandoi oleh Mirna Nur Islamy, SIKom, SH, MKn, berlangsung dengan lancar dan terbilang sukses.

Grand Launching Muladi Law Center dan Diskusi Hukum

Grand Launching Muladi Law Center diawali dengan prosesi peresmian Muladi Law Center. Muladi Law Center merupakan perkumpulan yang mepunyai maksut dan tujuan di bidang pendidikan dengan melaksanakan pengembangan dan peningkatan profesi hukum dan melaksanakan kajian-kajian hukum dan harapannya dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan peraturan hukum di Indonesia, selain itu bidang sosial dengan kegiatan sosialisasi mengenai pengetahuan hukum kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Pendiri Nany Ratna Asmara Muladi dan Ketua Nadya Maharani, S.H., M.H. menegaskan dalam peluncuran Muladi Law Center melanjutkan pemikiran bidang hukum dari Almarhum Prof. Dr. H. Muladi, S.H., dan mempunyai komitmen untuk memastikan hukum hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

AGENDA ACARA :

1. GRAND LAUNCHING MULADI LAW CENTER
2. DISKUSI HUKUM dengan Tema PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN

Hari/tanggal: Rabu/ 26 Agustus 2026
Pukul : 14.00 WIB sd selesai
Tempat : Ruang Prof. Boedi Harsono Gedung F Lantai 1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

Acara dipandu oleh Tasya Bellinda Permatasari Muladi, S.H. dan Fania Muthia Muladi, B.F.A. selaku Pembawa Acara (Master of Ceremony), membuka acara dengan menyapa para tamu undangan yang telah hadir dan menempati kursi yang telah disediakan panitia. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz H. Muhammad Sanwani Naim (Sani). Kemudian diteruskan dengan sambutan sekaligus laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Rina Irawanti Muladi, S.H., M.Hum. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Pendiri Muladi Law Center Nany Ratna Asmara Muladi dan Ketua Muladi Law CenterNadya Maharani Muladi, SH, M.H., dan acara selanjutnya Seremonial Grand Launching Muladi Law Center dengan pemotongan tumpeng oleh Ibu Nany Ratna Asmara Muladi didampingi juga oleh , Sekretaris Bayu Ariotomo, S.E., M.M,  Bendahara Maridza Puspitasari, S.H., M.Kn beserta jajarannya.

Saat acara ditampilkan pemutaran video tribute untuk Alm. Prof. Dr. Muladi, SH dan Almh. Dr. Diah Sulistyani Muladi, S.H., C.N., M.Hum, dan dilanjutkan kesan dan pesan terhadap Alm Prof. Dr. H. Muladi, S.H. dari Guru Besar Fakultas Hukum Pidana Universitas Indonesia dan Ketua Tim Perumus KUHP Nasional Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. dan Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.Rektor Universitas Diponegoro.

Tamu undangan yang hadir dari Akademisi, Nyoman Kamajaya, S.H. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Otty Hari Chandra Ubayani, S.H. Sp.N., M.H., Ketua Ikatan Alumni Notariat Universitas Diponegoro,  Ketua Ikatan Alumni Notariat Universitas Indonesia Dr. Meggy Tri Buana Tunggal Sari, S.H., M.Kn, praktisi hukum Notaris dan PPAT, dari perbankan dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pendamping tamu undangan Bella Ratna Syafierra Muladi, S.H., M.Kn, Eddy Djoko Pramono, S.H., M.T., Dr. Fayakhun Andriadi, Aditya Manggala Putra, S.H., Sandy Sharif Syaputra Perkasa.

Diskusi Hukum mengangkat tema “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN”, dengan menghadirkan 3 (tiga) Keynote Speaker yaitu:

1. NATALIUS PIGAI – MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TEXT DIBACAKAN OLEH SOFIA ALATAS, S.H., C.N. DENGAN JABATAN PLT. DIREKTUR JENDERAL INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA
2. YANG MULIA DR. YASARDIN, S.H., M.Hum – KETUA MUDA AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
3. DR. ENDAH HARTATI, S.H., M.H. – PENELITI & WAKIL DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan 2 (dua) moderator Aida Fitriani Muladi, S.E., M.M. dan Erlina Kumala Esti, S.E., S.H., M.Kn. Acara Diskusi Hukum berlangsung dengan penuh antusias dari para peserta, di mana para peserta mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Protokoler Swastika Putri Puspita Madani dan Alika Maysa, S.H., Elifia Muthia Muladi, B.S., M.S., untuk multimedia Kevin Fadil Maulana Muladi, S.H., Nico Hadistian Maulana Muladi, S.H., Effan Audi Khalif Muladi, B.S. Acara berlangsung dengan khidmat dan lancar.

PEMBAHASAN PARA KEYNOTE SPEAKER

KEYNOTE SPEAKER PERTAMA

NATALIUS PIGAI – MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TEXT DIBACAKAN OLEH SOFIA ALATAS, S.H., C.N. DENGAN JABATAN PLT. DIREKTUR JENDERAL INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 adalah bentuk pengesahan atau ratifikasi Indonesia terhadap Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). 

Konvensi tentang Hak-Hak Anak menegaskan, menempatkan anak tidak lagi sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak.

Oleh karena itu, Ketika terjadi perceraian. Yang harus menjadi perhatian bukanlah siapa yang mendapat hak asuh, siapa yang membayar nafkah, atau agama mana yang harus direfleksikan, tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah seluruh keputusan tersebut benar-benar memberikan hasil yang terbaik bagi anak.

Komite Hak-Hak Anak kemudian kembali mengingatkan Indonesia mengenai General Comment No 14 Tahun 2013 tentang hak anak, agar memastikan kepentingan terbaik yang menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya. Memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tidak boleh dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan Keputusan pengadilan atau norma-norma hukum lainnya, dan harus menjadi prinsip yang mendasari dalam setiap proses pengambilan Keputusan. Artinya Ketika menentukan pengasuhan anak, kita tidak cukup hanya melihat usia anak, status pernikahan orang tua, atau latar belakang lainnya. Kita harus melihat kondisi anak secara utuh. Bagaimana anak, kebutuhan fisik dan psikologisnya, Pendidikan, hubungan kedua orang tua serta pandangan anak itu sendiri sesuai usia dan tingkat kedewasaannya.

Dalam konteks sinkronisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan yang perlu dicatat adalah penempatan anak sebagai subjek pemegang hak yang mandiri, bukan semata-mata sebagai pihak yang mengikuti status atau keputusan orang tuanya.

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya mengatur hubungan hukum antara suami dan istri serta akibat dari perkawinan dan perceraian. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum khusus untuk melindungi hak dan kepentingan anak. Karena itu jika terjadi perceraian, pengaturan hak asuh, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, serta hubungan anak dengan kedua orang tuaya haruslah dibaca dan diterapkan disepakati untuk kepentingan terbaik bagi anak. Status perceraian orang tua tidak boleh mengurangi hak anak untuk memperoleh pengasuhan, kasih sayang, perlindungan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Sinkronisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan hak asuh atau pengasuhan anak tidak semata-mata didasarkan pada status perkawinan, usia, anak, agama ataupun posisi formal salah satu orang tua. Tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret dan kebutuhan anak.

KEYNOTE SPEAKER KEDUA

YANG MULIA DR. YASARDIN, S.H., M.Hum – KETUA MUDA AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membahas Hak Anak Pascaperceraian:

• -       Hak nafkah
  
• -       Hak asuh (hadhanah)
  
• -       Hak memilih ayah atau ibu
  
• -       Hak bertemu orang tua yang tidak mengasuh
  
• -       Hak Pendidikan dan Kesehatan
  
• -       Hak waris
  
• -       Hak Perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran

SEMA Nomor 5 Tahun 2021

Angka 1 huruf a

“Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi, maupun gugatan tersendiri.”

Kendala eksekusi putusan, termuat dalam ringkasan kebijakan (policy brief) jaminan perlindungan hak-hak Perempuan dan anak pascaperceraian melalui SK Dirjen Badilag MA Tahun 2021

• Pihak Perempuan (ibu) banyak yang tidak mengetahui adanya mekanisme eksekusi putusan akibat perceraian
  
• Pihak Perempuan(ibu) pasrah mantan suami/ayah tidak membayar kewajibannya.
  
• Prosedur yang berbelit-belit dan biaya eksekusi yang kecil.
  
• Tidak seragamnya pemahaman pimpinan instansi tempat mantan suami (ayah) bekerja dalam melakukan pemotongan gaji untuk membayar akibat perceraian yang diputus pengadilan.

Kendala eksekusi nafkah anak

• Hambatan yuridis, belum ada aturan hukum acara yang khusus dan rinci mengatur eksekusi nafkah anak yang bersifat periodik.
• Kesulitan melacak harta dan asset.
• Kesulitan menelusuri asset atau penghasilan pihak ayah, terutama jika bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji tetap.
• Rendahnya kepatuhan.
• Kurangnya kesadaran hukum serta rendahnya kepatuhan sukarela dari pihak yang dibebani kewajiban nafkah.
• Lemahnya mekanisme.
• Tidak adanya system pengawasan terintegrasi atau pemotongan pendapatan otomatis yang membuat proses penagihan berjalan efektif.
• Birokrasi dan Prosedur Panjang.
• Proses permohoanan eksekusi melalui Pengadilan (Pasal 196 HIR/207 RBg) memerlukan waktu, biaya dan tahapan formal yang tidak instan.

Solusi Eksekusi nafkah anak

• Mewujudkan kesatuan data berbasis NIK yang terintegrasi antar sectoral, sehingga memudahkan dalam proses pelaksanaan eksekusi atas putusan hakim.
• Menyederhanakan pelaksanaan eksekusi melalui pencantuman dictum putusan oleh Hakim pemeriksa perkara.
• Memaksimalkan pelasanaan mediasi khususnya yang berkaitan dengan kewajiban atas nafkah anak.
• Menjalin Kerjasama antar Lembaga dalam rangka memudahkan dan menyederhanakan eksekusi.

KEYNOTE SPEAKER KETIGA

DR. ENDAH HARTATI, S.H., M.H. – PENELITI & WAKIL DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Diskusi hukum tersebut menghadirkan Dr. Endah Hartati, S.H., M.H., Peneliti dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagai keynote speaker. Forum ini membahas secara khusus bagaimana hukum memberikan jaminan terhadap hak-hak anak setelah perkawinan orang tuanya berakhir.

Perceraian secara hukum mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri. Namun, perceraian tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak serta tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Karena itu, kepentingan dan pemenuhan hak anak tetap harus menjadi perhatian utama setelah putusnya perkawinan.

Anak Tetap Memiliki Hak Setelah Orang Tua Bercerai

Dalam praktiknya, persoalan pasca perceraian tidak jarang berkembang menjadi konflik mengenai pengasuhan, pemberian nafkah, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, hingga akses anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya.

Kondisi tersebut menjadi semakin serius apabila konflik orang tua menyebabkan anak kehilangan haknya, termasuk ketika salah satu orang tua tidak menjalankan kewajiban memberikan pemeliharaan dan nafkah kepada anak.

Dari perspektif HAM, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa antara orang tua tidak semestinya menempatkan anak sebagai pihak yang harus menanggung akibat dari konflik tersebut.

Poin-Poin Utama Rekomendasi :

1. Revisi Regulasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No  

    1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan:

Mendorong perbaikan Pengaturan Pemberian Nafkah/Alimentasi Anak Pascaperceraian pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengingat belum ada perubahan pada Pasal 41 dan Pasal 42 dalam rentang hampir 50 tahun.

2. Standarisasi Parameter Biaya Alimentasi:

Diperlukan penetapan batasan usia alimentasi, penentuan hak penguasaan, serta parameter standar biaya minimum yang mencakup:

a. Kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan.

b. Kemampuan finansial orang tua dalam menentukan besaran bulanan.

c.  Penanganan khusus bagi anak berkebutuhan khusus.

d. Mekanisme Luar Pengadilan & Eksekusi Putusan: 

• Mendorong pembentukan/pemanfaatan alternatif penyelesaian alimentasi di luar pengadilan untuk membantu melakukan penagihan dan eksekusi manakala pihak yang berkewajiban mangkir, sehingga hak anak tetap terlindungi.