Majalah GROOSE

Otty For IKANOT UNDIP

Mari Sukseskan Munas I Ikanot Undip 2017

OH Boutique Gelar Gebyar Hari Ibu

Tantangan Notaris di Era Masyarakat Ekonomi Asean

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi - Bagian III (Selesai)

Notaris Bisa Jadi Surveyor Kadaster Berlisensi ??

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi - Bagian II

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi - Bagian I

Tanggapan Soal Deklarasi Notaris Bela Islam

Deklarasi Notaris Muslim Bela Islam

Pengukuhan Pengurus Wilayah INI Jawa Barat Periode 2016 - 2019

Pengangkatan Notaris dan PPAT

Pemerintah Perketat Jadi PPAT

Konferda INI Pandeglang Lebak

Daerah Kerja PPAT Se-Propinsi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2016

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANYA

PP 34 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANI\IYA

IKUT Yuk!!!

MJ Widijatmoko, SH, Segala Suatu Berpatokan pada Hukum

Kebaradaan Mahkamah Perkumpulan (MP) di organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), seharusnya berpatokan pada hukum. Hal ini disampaikan pertama kali oleh MJ Widijatmoko, SH kepada AKTA saat acara seminar di Hotel Amarossa, Bekasi, Senin (17/10-2016). Menurutnya, sebagai seorang Notaris dan anggota MP juga sebagai tokoh dalam organisasi, sudah semestinya ketika melakukan sesuatu itu berpatokan pada hukum. “Hukum yang berlaku bagi INI itu ada dua, pertama Staatsblad 1870-1964 tentang perkumpulan dan kedua adalah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), UU No.2 Tahun 2014,”ujarnya.

Maferdy Julius, SH, SpN, MH, MKn, Kewenangan MP Harus Diperluas

Walaupun Mahkamah Perkumpulan (MP) telah membacakan putusannya pada hari Senin, 10 Oktober 2016 yang lalu, dan hasilnya bahwa seluruh permohonan dari pemohon ditolak sepenuhnya. Namun demikian, beberapa pihak angkat bicara, tapi justru bukan kepada isi putusannya melainkan lebih kepada keradaan MP itu sendiri. Salah satunya, Maferdy Julius, SH, SpN, MH, MKn, anggota Dewan Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP.INI). menurutnya, keberadaan MP bagi organisasi sebesar INI itu masih diperlukan, dan jangan dihapuskan lantaran karena ketidak-lengkapan tugas dan kewenangannya, tapi justru kewenangan MP harus diperluas.

Dr. Mualimin Abdi, SH, MH, Ketua MKN, Organisasi Bebas Menentukan Alat Kelengkapan

Menurut Dr. Mualimin Abdi, SH, MH, Ketua Majelis Kehormatan Notaris (MKN), bahwa sebuah organisasi itu bebas dalam menentukan alat kelengkapannya. Hal itu karena pada dasarnya tergantung dari orang yang membuat perkumpulan tersebut. “Sepanjang hal itu tidak keluar dari apa yang sudah dicita-citakan, dan juga dilihat dari apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Makanya organisasi diberi kebebasan untuk menyusun alat kelengkapannya itu,” ujarnya pertama kali saat ditemui AKTA di ruang kerjanya, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI), Jakarta, Rabu (12/10-2016).

Pengda INI dan IPPAT Kabupaten Bekasi, Tingkatkan Kebersamaan dan Kekompakan

Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Pengda Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Bekasi, menggelar acara Halal Bihalal di Hotel Santika, Bekasi, Selasa (26/07-2016) yang lalu, dengan mengangkat tema ‘Menjalin Silatuhrahmi dalam Rangka Meningkatkan Kebersamaan dan Kekompakan Antar Sesama Notaris dan PPAT Kabupaten Bekasi dalam Wadah Perkumpulan INI dan IPPAT Kabupaten Bekasi’.

Pelatihan dan Pembekalan Perkoperasian Notaris Pembuat Akta Koperasi

Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten-Kota Serang, Banten, menggelar kegiatan ‘Pelatihan dan Pembekalan Perkoperasian bagi Notaris untuk Sertifikasi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dan Up-Grading Pengetahuan Hukum’ di Hotel Le Dian, Serang, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016. Acara tersebut diikuti oleh sekitar 185 peserta, tidak hanya anggota Notaris dari kawasan Kabupaten-Kota Serang, melainkan juga dari daerah-daerah lain di Indonesia.

Yualita Widyadhari, SH, MKn, Ketua Umum PP.INI, Orientasi MP untuk Kepentingan Organisasi

Hasil putusan Mahkamah Perkumpulan (MP) menjadi sesuatu hal yang ditunggu-tunggu hasilnya, terlebih lagi bagi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (Ketum PP.INI), Yualita Widyadhari, SH, MKn. Pasalnya, hal yang akan diputuskan MP tersebut tidak terlepas dari kedudukannya selaku Ketum, namun dirinya merasa lega dan cukup puas usai mendengarkan hasil putusan MP tersebut.

Habieb Adjie, SH, Ketua Mahkamah Perkumpulan, Kewenangannya Terbatas

Terjadinya silang sengketa pada saat Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Palembang, membuat Mahmakah Perkumpulan (MP) ambil bagian dalam menyelesaikannya. Hal itu dikarenakan MP merupakan salah satu alat kelengkatan organisasi, setara dengan Pengurus Pusat (PP) dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP). “Ini memang yang pertama kali sejak Kongres Luar Biasa (KLB) di Banten. Kalau melihat apa yang berlaku di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 60, MP hanya punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kongres saja. Jadi terbatas kewenangannya,” ungkap Habieb Adjie, SH, pertama kali kepada AKTA usai membacakan putusan MP di Sekretariat PP.INI, Senin (10/10-2016).

MP Membacakan 5 Amar Putusan

Sebuah tenda terpasang tepat di depan Sekretariat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP.INI), terlihat pula beberapa kursi tersusun dengan rapih. Saat itu, AKTA tiba sekitar pukul 08.00 WIB, pasalnya hari Senin, 10 Oktober 2016 ini, akan ada pembacaan putusan oleh Mahkamah Perkumpulan (MP) mengenai permasalahan sengketa yang terjadi pada Kongres XXII INI di Palembang yang lalu.

Pembacaan putusan tersebut tentunya akan dibacakan oleh seluruh anggota MP, yaitu Habieb Adjie, SH, MHum, selaku Ketua MP. I Gusti Agung Diatmika, SH, selaku Wakil Ketua MP. Erna Anggraini, SH, MSi, selaku Sekretaris MP. Dan anggota MP, antara lain; Badar Baraba, SH, MH. Ary Supratno, SH, MH. Alia Ghannie, SH. Sugiarto, SH. Kemas Abdullah, SH, dan Abdul Syukur Hasan, SH. Hadir pula Ketua Umum (Ketum) PP.INI, Yualita Widyadhari, SH, MKn. Sekretaris Umum (Sekum), Tri Firdaus, SH. Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Isyana, SH dan Chairul Anom, SH, serta beberapa jajaran kepenguran pusat lainnya.

Pembacaan putusan hasil persidangan MP tersebut dibagi menjadi 5 amar putusan, dan pembacaan putusan pertama di sampaikan oleh Habieb Adjie, SH dan I Gusti Agung Diatmika, SH dengan durasi 56 menit 25 detik. Putusan kedua dibacakan oleh Alia Ghannie, SH dan Sugiarto, SH dengan durasi 30 menit 02 detik. Putusan ketiga disampaikan oleh Erna Anggraini, SH dan Kemas Abdullah, SH dengan durasi 17 menit 05 detik. Dan, putusan keempat dibacakan oleh Ary Supratno, SH dan Abdul Syukur Hasan, SH dengan durasi 27 menit 29 detik. Sedangkan putusan kelima disampaikan oleh Badar Baraba, SH dan I Gusti Agung Diatmika, SH dengan durasi 17 menit 07 detik.

Menurut Habieb Adjie, SH. Kelima putusan tersebut diambil setelah MP melakukan 8 kali persidangan, dengan memeriksa semua bukti, semua keterangan kami periksa tanpa ada yang terlewati. “Putusan MP ini bersifat final dan binding. Guna menyelesaikan semua permasalahan sengketa yang terjadi di Kongres Palembang yang lalu,” tegasnya seraya membuka acara pembacaan putusan MP.

Berdasarkan dari hasil putusan yang dibacakan oleh MP secara keseluruhan mengenai permasalahan sengketa yang terjadi di Kongres Palembang, semua permohonan dari pemohon di tolak sepenuhnya. Alasannya dikarenakan semua pemohon tidak dapat memberikan alat bukti yang memperkuat permohonannya tersebut.  Mengetahui hal itu, tak pelak saja terlihat pancaran rasa puas dari anggota yang hadir saat pembacaan putusan tersebut, dimana sebagian besar adalah pengurus di PP.INI. Berikut ini beberapa tanggapan dari sumber yang berhasil AKTA himpun;

Agus Riyanto, SH, MKn, Sekretaris IV

Putusan Kongres Palembang itu Sah

Ketika dimintai tanggapan mengenai hasil putusan dari MP, Agus Riyanto, SH, MKn, mengungkapkan bahwa dirinya melihat secara positif. “Dalam artian, hasil putusan Kongres XXII INI di Palembang itu sah, dan anggota harus menerima dari putusan MP ini,” ungkapnya seraya berharap terhadap teman-teman anggota, agar tidak ada lagi perbedaan, karena semua Notaris itu berada dalam satu wadah, yaitu INI dibawah pimpinan Ketum PP.INI, Yualita Widyadhari, SH, MKn.

Menurutnya bahwa kedepan program-program yang telah dicanangkan oleh Ketum PP.INI, dapat dilaksanakan dan dijalankan sesuai apa yang sudah dicanangkan. “Kita bergerak bersama, bekerja bersama dengan tidak ada perbedaan apa pun. Putusan bu Ketum adalah putusan dari anggota. Apa pun yang dilaksanakan bu Ketum adalah putusan dari anggota. Marilah kita bersama-sama membuat INI semakin jaya kedepannya,” tukas Sekretaris IV ini.

Selain itu, Agus mengungkapkan bahwa dirinya dan jajaran pengurus PP.INI pastinya akan lebih nyaman dalam bekerja tanpa ada rasa takut dan kekhawatiran. “Namanya berorganisasi, sudah pasti ada yang puas dan ada yang tidak puas. Ada yang sejalan dan ada yang tidak sejalan. Tapi, marilah kita bawa organisasi INI ini menjadi organisasi yang bermartabat, berakhlak dan maju kedepan, jaya terus,” tandasnya.

Mardiah Ainun Soleh, SH, Anggota Bidang Organisasi

Lega atas Keputusan MP

Hal senada disampaikan juga oleh Mardiah Ainun Soleh, SH, dimana dirinya merasa lega setelah mendengarkan putusan yang dibacakan oleh MP. “Saya menghargai keputusan MP, karena ini adalah untuk kebaikan semua para anggota. Jadikanlah ini sebagai pembelajaran bagi kita, bahwa tidak ada gunanya bertentangan,” ungkapnya pertama kali kepada AKTA.

Menurutnya, untuk kongres mendatang, memang perlu ada perbaikan-perbaikan, terutama mengenai data base dari jumlah anggota. “Terlepas dari itu, keputusan MP tetap menerima hasil keputusan kongres, karena keputusan kongres adalah keputusan yang tertinggi. Dan, itu memang dihormati oleh MP,” tukasnya.

Bagi dirinya, kedepan MP harus dipertahankan, karena MP merupakan salah satu alat kelengkapan organisasi dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di kongres. “Harapan saya untuk anggota dari MP, tidak ada benturan kepentingan. Jadi, begitu dia menjadi anggota MP, maka dia harus melepaskan semua jabatan-jabatan yang lain. Termasuk, menjadi Bacakum untuk Kongres mendatang, kalau dia menyetujui menjadi salah satu Bacakum di kongres mendatang, maka dia harus melepaskan jabatannya sebagai anggota MP,” tandasnya. (Machfudh)