 |
| Oleh : Widhi Handoko |
I. Pendahuluan
Digitalisasi hukum telah mengubah cara masyarakat membentuk, membuktikan, dan mengesahkan kehendak hukum. Profesi notaris — yang sejak masa kolonial menjadi penjaga keautentikan perjanjian — kini dihadapkan pada era baru: era Cyber Notary.
Fenomena ini menandai pergeseran paradigma hukum dari sistem berbasis kertas menuju sistem kepercayaan digital (digital trust system). Transformasi ini menuntut kemampuan notaris untuk memahami teknologi informasi, hukum siber, serta etika profesi dalam ruang digital.
Revolusi digital telah mengubah wajah hukum modern. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya mengandalkan tatap muka kini beralih ke dunia maya. Notaris, sebagai pejabat umum yang berfungsi menciptakan kepastian hukum, tidak dapat lagi menutup diri dari arus digitalisasi.
Konsep Cyber Notary lahir sebagai respons terhadap kebutuhan pelayanan kenotariatan yang efisien, cepat, dan berbasis teknologi informasi.
Namun, dalam konteks hukum Indonesia, implementasi Cyber Notary masih menghadapi problematika serius baik dari aspek normatif maupun filosofis: apakah kehadiran elektronik dapat menggantikan pertemuan fisik dalam pembacaan akta? Apakah tanda tangan digital memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan tanda tangan basah di hadapan notaris?
II. Konsep Dasar Cyber Notary
1. Pengertian
Cyber Notary adalah pelaksanaan fungsi jabatan notaris melalui sarana elektronik, di mana proses pembuatan, penandatanganan, dan penyimpanan akta dilakukan dalam lingkungan digital yang aman, terverifikasi, dan terekam.
Menurut Widhi Handoko (2024), Cyber Notary bukan sekadar digitalisasi dokumen, tetapi transformasi paradigma hukum dari manual authentication menjadi digital authentication.
2. Dasar Hukum
UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Permenkominfo No. 11 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Elektronik
Meskipun belum secara eksplisit diatur, Cyber Notary dapat diterapkan melalui penafsiran progresif terhadap Pasal 15 ayat (3) UUJN:
“Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.”
III. Transaksi Elektronik dan Legalitas Akta Digital
1. Prinsip Keabsahan
Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan:
“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
Maka akta yang dibuat secara elektronik, sepanjang memenuhi syarat autentikasi dan integritas data, memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen tertulis.
2. Prinsip Hukum dalam Transaksi Elektronik
a. Autentikasi Identitas Digital – melalui tanda tangan digital bersertifikat.
b. Integritas Dokumen – tidak boleh berubah setelah disetujui.
c. Non-repudiation – tidak dapat disangkal keabsahannya.
d. Kerahasiaan dan Keamanan Data – dilindungi oleh sistem enkripsi.
IV. Hukum Futuristik Notaris dan Revolusi Industri 5.0
1. Paradigma Revolusi Industri 5.0
Era 5.0 menekankan human-centric technology — kolaborasi antara manusia dan teknologi yang beretika. Dalam konteks kenotariatan, ini berarti hukum harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat keadilan, bukan hanya algoritma.
a. Etika Digital: perlindungan data pribadi dan tanggung jawab atas keputusan AI.
b. AI Accountability: kecerdasan buatan tidak boleh menggantikan tanggung jawab profesional hukum.
c. Data Sovereignty: hak atas data menjadi hak hukum individu.
3. Cyber Notary 5.0
Karakteristiknya:
a. Augmented Authenticity – keotentikan akta diperkuat dengan biometrik dan AI.
b. Human-Centric Service – notaris tetap beretika dan empatik.
c. Blockchain Legal System – pencatatan akta yang transparan dan anti manipulasi.
d. Predictive Legal Intelligence – AI membantu analisis risiko hukum.
“Notaris futuristik adalah arsitek kepercayaan digital, bukan sekadar pembuat akta.” — Widhi Handoko, 2024
V. Legal Standing Perikatan dan Perjanjian di Era Cyber Notary
1. Konsep Dasar: Perikatan dan Perjanjian dalam Hukum Positif
“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang.”
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
Syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata):
a. Kesepakatan
b. Kecakapan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal
2. Transformasi Digital terhadap Legal Standing
Empat syarat Pasal 1320 dapat terpenuhi secara digital, asalkan diverifikasi secara elektronik:
a. Kesepakatan Digital – melalui click agreement, digital signature, atau biometric consent (Pasal 11 UU ITE).
b. Kecakapan Digital – diverifikasi dengan digital ID verification.
c. Objek dan Sebab yang Halal – dapat berupa aset digital, data, atau kontrak elektronik.
3. Legal Standing Cyber Notary
Cyber Notary bertindak sebagai Digital Authentic Authority, Trust Keeper, dan Mediator Etis yang menjaga keotentikan serta keseimbangan perikatan digital.
4. Arah Reformasi Regulasi Hukum
a. Revisi dan Harmonisasi Regulasi:
1. Revisi UUJN (penambahan Bab Notaris Digital)
2. Revisi Buku III KUHPerdata
3. Sinkronisasi dengan UU ITE dan PP 71/2019
4. Penguatan UU Perlindungan Data Pribadi
b. Penguatan Infrastruktur dan Kelembagaan:
1. Pembentukan Otoritas Notariat Digital Nasional (ONDN)
2. Pengembangan Blockchain Legal Network
5. Prediksi Evolusi Hukum Perikatan Era Bentuk Perikatan Media Bukti Pengesahan Peran Notaris
Konvensional
Akta tertulis
Dokumen kertas
Tanda tangan basah
Pembuat & penyimpan
Digital 4.0
Akta elektronik
PDF + e-sign
UU ITE
Validator elektronik
Futuristik 5.0
Blockchain ledger
RUU Notaris Digital
Kurator etik digital
6. Refleksi dan Konklusi
Perikatan tetap menjadi inti hukum privat, namun medianya berubah. Legal standing kini diukur melalui kehadiran autentik digital, bukan fisik.
“Revolusi hukum masa depan bukan tentang meninggalkan nilai lama, melainkan menanamkan nilai kemanusiaan dalam ruang digital yang baru.” — Widhi Handoko, 2025
VI. Konsep “Menghadap” dalam Era Digital
1. Distingsi Partij Akta dan Relaas Akta Jenis Akta Makna Contoh
Partij Akta
Pernyataan kehendak para pihak di hadapan notaris
Jual beli, pendirian PT
Relaas Akta
Fakta hukum yang disaksikan notaris
Berita acara rapat, penyumpahan
2. Pergeseran Makna “Menghadap”
“Transformasi Kehadiran Formal menjadi Kehadiran Digital yang Diverifikasi (Digitally Verified Legal Presence).” — Widhi Handoko (2024) Bentuk Kehadiran Konvensional Digital Implikasi
Menghadap kepada saya
Tatap muka
Sah jika terekam
Bentuk Kehadiran Konvensional Digital Implikasi
Menghadap di hadapan saya
Satu ruang fisik
Ruang virtual dengan timestamp
Sah bila terekam
Hadir di hadapan saya
Saksi langsung
Rekaman digital
3. Syarat Sah Kehadiran Digital
a. Autentikasi identitas digital
b. Kehadiran virtual sinkron
c. Rekaman proses
d. Persetujuan digital
e. Pembacaan virtual
6.5. Implikasi Filosofis
“Keotentikan akta tidak ditentukan oleh jarak fisik, melainkan oleh kehadiran hukum (legal presence) yang dibangun atas kepercayaan, verifikasi, dan tanggung jawab etik.” — Widhi Handoko (2024)
4. Reformasi Regulasi
a. Penambahan pasal baru dalam UUJN tentang kehadiran virtual
b. Standarisasi verifikasi biometrik dan dokumentasi digital
c. Integrasi Cyber Notary Nasional berbasis blockchain
5. Kesimpulan Reflektif
“Cyber Notary tidak menghapus ritual hukum ‘menghadap’, melainkan memindahkannya ke ruang baru — ruang kehadiran digital yang terverifikasi, terekam, dan bermoral hukum.” — Widhi Handoko, 2024
VII. Penutup
Cyber Notary adalah keniscayaan dari modernisasi hukum. Ia bukan ancaman terhadap profesi notaris, melainkan evolusi menuju notariat yang adaptif terhadap zaman. Notaris futuristik bukan sekadar penandatangan akta, tetapi penjaga kepercayaan dalam dunia hukum digital.
“Hukum futuristik bukan mengganti manusia dengan mesin, tetapi menyatukan kecerdasan hukum dengan teknologi untuk menjaga nilai kemanusiaan dalam digitalisasi keadilan.” — Widhi Handoko, 2024
Daftar Bacaan Utama
1. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
2. UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.
3. Widhi Handoko, Transformasi Digital Profesi Notaris, 2024.
4. Rachmadi Usman, Cyber Law dan Hukum Modern, 2021.
5. Jeremy Rifkin, The Third Industrial Revolution: Futuristic Legal Society, 2030 Edition.
6. Kominfo RI, Pedoman Sertifikasi Elektronik dan Cyber Security Notariat Digital, 2023.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar